Lahir dari keluarga politisi besar negeri ini, "srikandi beringin" ini memang terbiasa dengan dunia politik. Tapi, posisinya di DPR sama sekali tak bisa mengalihkan fokus perjuangannya dari persoalan kesehatan dan pendidikan. "Kalau dua hal ini dibenahi, bangsa ini pasti lebih maju, termasuk di bidang ekonomi," kata dokter alumni Universitas Hasanuddin ini.
Hj Mariani Akib Baramul, Anggota Komisi IX DPR/ Fraksi Partai Golkar
Karena itulah, untuk kesekian kalinya Partai Golkar memercaianya duduk di Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, dan tenaga kerja, BKKN dan sejenisnya. Sebab, daya juang perempuan ramah dan murah senyum ini, tak diragukan lagi.
Ketika menjadi wakil rakyat periode 2004-2009, ia tercatat sukses membenahi 14 rumah sakit di daerah pemilihannya, Kabupaten Pinrang. Ibu dari dua insinyur, satu dokter dan satu master di bidang hukum ini, juga membangun beberapa sekolah kejuruan, Sekolah Tinggi Teknologi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.
Dia pun membangun Pondok Pesantren Majra'atul Jannah. Tak hanya itu, dia juga membangun pabrik abon dari ikan tuna, yang selain menciptakan tenaga kerja, sebagian keuntungannya dimanfaatkan untuk 8 panti sosial yang dipimpinnya. Bahkan, Sekolah Menengah Kejuruan Baramuli Pinrang menjadi satu-satunya SMK di Sulsel, yang membuka kelas khusus otomotif roda dua yang bekerja sama dengan Honda.
Segudang prestasi belum menghentikan adik kandung (alm) Baramuli ini mengejar obsesinya: menjadikan Pinrang sebagai daerah teladan atau daerah percontohan. Menurut dia, Indonesia tak akan maju jika di daerah-daerah masih banyak anak-anak yang kurang gizi dan tak berpendidikan.
Peraih magister manajemen ini prihatin dengan posisi ke-112 yang ditempati Indonesia dari 174 negara dari sisi kualitas SDM serta tingginya kematian ibu dan anak. Karena itu, dia juga ikut berjuang dalam perumusan UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan, dia memimpin penyusunan RUU tentang Narkotika. (Yudhiarma)
Bangkitkan Indonesia Timur dengan Sekolah Teknologi
Menyebut nama almarhum AA Baramuli, benak publik akan langsung teringat sosok "bapak" pembangunan Indonesia timur. Kini, setelah mantan anggota Dewan Pertimbangna Agung (DPA) itu, tiada, keluarga besarnya melanjutkan cita-cita mendiang dengan meningkatkan proprorakyat di Sulawesi.
Inilah yang antara lain dilakukan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar dr Hj Mariani Akib Baramuli. Ia antara lain, mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Baramuli di Kabupaten Pinrang. SMK ini menjadi satu-satunya di Sulsel, yang membuka kelas khusus otomotif roda dua dengan menggandeng perusahaan raksasa otomotif asal Jepang, Honda.
SMK yang terletak di Jl Ahmad Yani, Pinrang, ini merupakan satu satunya sekolah kejuruan yang menggandeng Honda dan membuka kelas khusus. "Para pelajar bukan mengikuti kursus. Namun memang dimasukkan dalam kurikulum pembalajaran," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulsel III ini.
Menurut Mariani, sekolah yang menggandeng Honda, hanya ada enam SMK. Khusus untuk Indonesia timur, hanya terdapat di Banjar Masin dan Kabupaten Pinrang. Dia mengatakan, kini pihaknya membatasi pendaftaran. "Alhamdulillah, hanya beberapa hari dibuka, langsung diserbu pelajar yang mendaftar," ujar bibi dari Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang Abdi Baramuli ini.
Dia menjelaskan, hampir setiap tahun pabrikan motor asal Negeri Sakura tersebut, membutuhkan sekitar 3.000 mekanik. "Saat mereka menyelesaikan studinya, maka Honda siap merekrut mereka sebagai tenaga kerja," ujar Hamdi Harico dari PT Astra Honda Motor, ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan kelas khusus tersebut.
Sejahterakan Rakyat
Pada 20 Juli 2011, Ketua DPR Marzuki Alie melantik Mariani Akib Baramuli sebagai anggota parlemen pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Idrus Marham yang ingin fokus menjalankan tugas sebagai Sekjen DPP Partai Golkar.
Mariani mengatakan, dirinya siap menjalankan tanggung jawab dan tugas sebagai anggota Dewan dengan sebaik-baiknya. "Dalam melaksanakan tugas tentu ada risiko yang harus dihadapi dengan kepala dingin, serta serius menjalankannya dengan penuh dedikasi pada rakyat, bangsa, dan negara," ujarnya.
Mariani bertekad, akan terus mengabdi untuk menyejahterakan rakyat, dengan memprioritaskan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan. "Saya juga akan menyoroti sektor pertanian di daerah pemilihan saya, juga seluruh programnya di Indonesia," ujarnya.
Ketika ditanya kendala sebagai legislator, Mariani menjawab, sejauh ini tak ada. Karena dia cukup lama bertugas di Senayan. "Saya sudah dua periode, dan sekarang merupakan periode ketiga. Kita bersiap untuk regenerasi," ucapnya.
Mariani Akib Baramuli bukan orang baru di Senayan. Dokter kelahiran Pinrang, 3 Maret itu, merupakan mantan anggota DPR 2004-2009. Mariani sempat menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR. Mariani adalah salah satu peraih suara terbanyak Partai Golkar di dapil Sulsel III. Pada Pemilu 2009 lalu, ia mampu meraup 25.825 suara.
Di DPR, Mariani langsung menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Banyak upaya dia lakukan untuk memperjuangkan program-program prorakyat. Antara lain, baru-baru ini ia mengritik rumitnya pencairan klaim asuransi terhadap TKI sehingga menjadi sorotan serius Komisi IX DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan lembaga terkait di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut dia, banyak temuan yang menyebutkan bahwa pihak Konsorsium Asuransi Proteksi TKI lebih menonjolkan unsur bisnis dari pada bertanggung jawab memberikan hak-hak TKI.
"Perusahaan asuransi terkesan aktif dalam menarik premi terhadap calon TlKI/TKI, tetapi pasif pada saat mencairkan klaim TKI yang menemui masalah," kata Mariani.
Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfidz itu, tak hanya Mariani yang mengkritisi ihwal sulitnya pencairan klaim asuransi TKI. Delapan dari 15 anggota DPR yang bertanya dan menyatakan pendapat mengungkapkan menyesalkan buruknya pelayanan pencairan klaim asuransi TKI.
"Buruknya pelayanan pencairan klaim asuransi TKI ini, karena pihak perusahaan asuransi menggunakan aturan ganda. Saat menarik premi asuransi terhadap calon TKI atau TKI, ia pakai Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI. Sedangkan saat pencairan klaim asuransi dipakainya polis asuransi yang diatur dalam Undang-Undang Asuransi," kata Mariani.
Bahkan, karena saking rumitnya prosedur pencairan klaim asuransi, ia menyatakan tindakan yang dilakukan perusahaan asuransi tergolong melukai nurani rakyat lantaran berlindung di balik peraturan yang dibuat pemerintah. .[]
Sumber : suarakarya-online.com
.jpg)
